Masalah Bangsa

Diawali oleh prasangka baik, bahwa semua yang terjadi menimpa bangsa ini adalah  ujian, ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ujian yang harus kita selesaikan. Kalau melihat dan merasakan beratnya beban bangsa ini,  untuk perubahan lebih baik, sepertinya ujian bagi bangsa kita adalah ibarat ujian yang paling tinggi dalam pendidikan formal yaitu “S3”, akibat dari semakin “kronis”nya penyakit-penyakit yang diderita  bangsa kita.

Resiko yang paling berat  dari Ujian adalah  ketidak lulusan, apakah ketidak lulusan adalah otoritas kita sebagai manusia yang diuji? Tentu tidak, urusan lulus atau tidak lulus adalah urusan Tuhan yang menguji manusia. Manusia hanya wajib   berusaha melewati ujian dengan kerja keras dan penuh keyakinan kalau dia akan lulus! Kita dapat membayangkan kalau bangsa kita telah lulus “S3” kita tentu menjadi Negara maju dan menjadi pusat peradaban baru dunia! Bangsa Arab pada zaman Nabi, Amerika Serikat, Eropa  juga  tentu mengalami  ujian seperti kita, sebelum akhirnya menjadi Negara maju dan memimpin perdaban (intelektual)  dunia.

AS menjadi negara adidaya bukan tanpa sebab, tetapi melalui proses yang panjang, diturunkan dari sebuah mimpi besar, yang dijalankan dengan sistemik dan sungguh-sungguh, termasuk kegeniusan mereka untuk mengkodisikan negaranya menjadi kiblat peradaban dunia, dan akhirnya berhasil membuat masyarakat dunia baik disadari atau tidak, akhirnya menganggap AS adalah panutan.
Sesungguhnya tepatkah kita menjadikan AS panutan?Atau bahkan menjadikan AS tempat bergantung? Tentu yang harus menjawab adalah keyakinan kita masing-masing yang hakiki! Bukankah manusia harus merdeka, mandiri? Hanya mau menggantungkan atau mengiblat kepada yang pantas digantungi? Siapa? Tentunya kepada Yang Maha Digantungi(Dikiblati).

Sekali lagi, AS bisa menjadi besar karena mimpi yang sungguh-sungguh, pertanyaannya Apakah Indonesia juga mampu? Terus mimpi kita apa?Jawabannya adalah Indonesia harus mampu menjadi Pusat Peradaban dunia!

Apakah seperti AS? Harus lebih lebih baik dan lebih manusiawi dari AS. Sebagai mana kita ketahui AS, membangun pusat peradaban yang berorientasi pada kemakmuran duniawi, yang sempat membuat dunia terkagum-kagum, walaupun akhirnya membuat dunia akhir-akhir ini menjadi ketar-ketir dengan pendekatan kemakmuran duniawi tersebut.

Menyikapi masalah-masalah bangsa kita saat ini, berikut beberapa hal pemikiran serta solusi yang relevan dengan kondisi bangsa saat ini, terutama ditinjau dari sisi manajemen dan pilosofi system dalam mengelola Negara.

Korupsi  Menurut Bahasa Manajemen

Ujian terberat  bangsa  kita dapat dilihat dan dirasakan  yang terjadi saat ini dari mulai masalah korupsi yang merajalela, tumpulnya penegakkan hukum dan keadilan, semakin lebarnya ketimpangan ekonomi, sosial masyarakat dan hilangnya  arah bangsa ini.

Membahas masalah korupsi, tidak terlepas dari mentalitas masyarakat, birokrat, elite yang buruk, serta semakin lebarnya ketimpangan (variansi)  ekonomi dan sosial antara kaum atas dan bawah.

Dalam bahasa manajemen dikenal istilah efektif dan efisien,korupsi bagian dari masalah efisiensi, secara akuntansi  satu orang digaji 2 juta, orang lain gaji gaji 1 juta tetapi korupsi 1 juta adalah sama. Artinya bisa jadi, kita tidak korupsi menurut hukum positip, karena aturannya sudah dibuat secara hukum adalah syah, tetapi bisa jadi secara rasa keadilan adalah salah.

Menurut penilaian penulis, Indonesia saat ini sudah kurang efektif dan kurang efisien, penyelesaian minimal efektif dulu! Reformasi birokrasi dan proses memperkecil variansi sangat diperlukan, selain membangun dan mengkampanyekan pentingnya hidup jujur dan bersih.

Sudahkah arah pembangunan kita termasuk kebijakan ekonomi yang dibangun memenuhi harapan atau minimal arahnya menuju cita-cita bangsa dan Negara kita, yakni yang tertuang dalam butir-butir pasal UUD’45? Rasanya, kalau mau jujur semakin jauh saja, apalagi kita terlalu terbuai dengan jargon-jargon globalisasi; memang usaha untuk memenuhi harapan tersebut  diusahakan, tetapi peranannya masih terlalu kecil dibanding yang seharusnya, apalagi nanti diperparah dengan dampak penerapan perdagangan bebas, yang kita tidak pernah serius mempersiapkannya.Yang tidak boleh lupa globalisasi adalah bukan tujuan, tujuan kita adalah tujuan yang ada dalam UUD’45, yakni bangsa Indonesia yang Adil dan Makmur khususnya, dunia pada umumnya. Sehingga kita berhasil yang utama dimata rakyatnya, dan di mata dunia; yang tidak boleh adalah dihargai di mata dunia, tetapi tidak dihargai di mata bangsanya sendiri, dan yang lebih parah tidak dihargai oleh dua-duanya.

Kita sepakat sangat setuju usaha untuk meningkatkan efisiensi, tetapi kalau tidak dalam rangka menuju menuju masyarakat Adil dan Makmur, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam UUD’45, rasanya tidak ada maknanya sama sekali. Hal ini mirip menebang hutan lindung dengan peralatan yang super efisien, sehigga sangat efisien untuk menggundulkan hutan yang seharusnya tidak boleh ditebang, bahkan harus dikembangkan kelestarian hutan tersebut.

Tujuan Adil dan Makmur

Adil dulu baru makmur?Kenapa, koq bukan Makmur dan Adil? Tentunya, ini punya makna di balik Tujuan Negara tercinta ini. Bukankah, Negara kita selama ini masih dikelola dengan semangat Makmur dan Adil, yakni dengan konsep “trickle down effect“, membuat pertumbuhan-pertumbuhan dulu, baru hasil pertumbuhan tersebut dibagi-bagi supaya adil.

Konsep ini, kelihatannya sangat bagus, sistematis, dan menjanjikan. Tetapi, sebenarnya baik secara konsep maupun secara pengalaman terbukti menjadikan hasil yang semakin lama semakin tidak adil. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mendapatkan lebih, selalu kurang dan kurang, sehingga tidak ada dalam pikirannya untuk berbagi, sehingga yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin hari semakin besar.

Adil, konkritnya apa? Jawabannya adalah bisa panjang lebar, tetapi saya punya model yang sederhana, tentunya namanya model tidak dapat mewakili secara utuh. Tetapi kira-kira adalah bahwa kue pembangunan yang dinikamti oleh masyarakat tidak boleh terlalu besar perbedaannya. Atau dalam bahasa statistik variansinya tidak boleh besar. Tetapi, tidak mungkin dibuat sama dengan nol baik secara filosofi maupun secara praxis. Perbedaanlah yang membuat sistem menjadi hidup, maupun secara proses pasti terjadi variansi, tetapi perbedaan yang terlalu besar, dinamika kehidupan akan menjadi tidak terkendali “chaos”, yang akhirnya ikatan akan menjadi lepas. Sehingga pengertian Adil adalah  representasi variansi yang kecil.

Fakta membuktikan, Negara mana pun di dunia yang masyarakatnya dianggap lebih maju dari Indonesia variansinya diusahakan kecil. Sebagai contoh gaji tertinggi dan gaji terendah perbandingannya maksimal sekitar 20 : 1, dan pajak kekayaan dan pajak keuntungan, semakin tinggi nilai kekayaan dan keuntungan. Pajaknya semakin besar. Bahkan di Negara-negara Skandinavia malah bisa mencapai 50%.

Indonesia? Sudah sangat jelas yang atas menyesuaikan sendiri “naik dengan pasti”, yang bawah yang sekedar menuntut UMR (Upah Minimum Regional) saja, harus demo yang bertele-tele. Bahkan sampai ada yang berdarah-darah yang belum tentu berhasil.

Makmur

Kuantitas dan Kualitas Kemakmuran

Banyak konsep yang telah kita ketahui tetapi ternyata yang kita ikuti adalah konsep hedonisme. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, pendidikan yang kita terima sampai di perguruan tinggi, bahkan sering, semangat beragama adalah diturunkan dari nilai-nilai semangat hedonisme, semangat duniawi, begitu juga strategi pembangunan ekonomi, manajemen perusahaan, pemasaran, konsep kesejahteraan, dll..

Penjelasannya, bisa sangat panjang, tetapi ringkasnya sebagai contoh dalam strategi ekonomi, konsumsi didorong naik, agar perusahaan ada pasarnya. Dengan pasar naik maka perusahaan produksinya naik sehingga kesempatan kerja naik. Dengan demikian ada daya beli. Dengan daya beli naik maka konsumsi naik. Pertanyaannya adalah, Apakah lama-lama daya dukung alam masih mampu memenuhi keinginan manusia tersebut, yang makin lama, makin meningkat; sehingga akibatnya, alam berontak.

Berarti, konsepnya salah. Kenapa salah. Sesuatu yang sudah benar kalau dilaksanakan, alam semesta pasti akan mendukung. Apa, yang dimaksud makmur yang sesungguhnya? Apa, bukannya kenikmatan batin atau kemakmuran jiwa?

Untuk menjawab ini tentunya dengan jiwa yang tenang. Tidak dengan nafsu. Pasti seragam menjawab “setuju”.

Bukannya tukang becak, banyak yang dapat merasakan kebahagiaan, sebaliknya banyak pejabat tinggi, pengusaha sukses, banyak yang tidak nikmat hidupnya? Ini semua untuk meyakinkan kepada kita, bukan materi yang membuat bahagia, tetapi rasa syukur kita, kepatuhan kita sebagai umat manusia dalam menjalankan perintah Tuhan. Apakah, kita tidak perlu duniawi? Kita tidak akan bisa lepas dengan urusan duniawi, tetapi bukan menjadi tujuan. Tujuan kita adalah membangun kepatuhan jiwa terhadap tugas mulia dari Tuhan, dengan sarana dunia agar kehidupan kita bersama mendapatkan berkah.

Sehingga semangat yang dibangun adalah tidak sekedar mencari nikmat tetapi mencari berkah; karena nikmat belum tentu berkah, tetapi kalau berkah pasti nikmat “secara batin”. Sebagai contoh, orang korupsi bisa-bisa merasa nikmat, namun tidak berkah. Tetapi, menolong orang yang kesusahan adalah berkah dan nikmat secara “batin”.

Oleh karenanya, makmur  secara  kuantitas harus terkendali dan yang perlu didorong adalah peningkatan kualitasnya, bahkan lebih dari itu rasa syukur didorong selalu ditingkatkan.  Maka dari itu value dimasyarakat  oleh pemerintah bersama-sama komponen bangsa yang lain didorong naik,  disinilah  nilai agama, kearifan lokal dan nurani sangat berperan.

Berbicara kemakmuran, tidak akan lepas dari masalah keadilan, dengan kata lain tanpa keadilan,; dengan keadilan maka kemakmuran akan terwujud, setidak-tidaknya kemakmuran batiniah, yang pada akhirnya akan mendorong kemakmuran yang lainnya.Pada kenyataannya bangsa yang makmur “ukuran duniawipun” didunia ini, pasti dilandasi oleh tingkat keadilan yang  tinggi dalam komunitasnya.

Keadilan ekonomi

Proses keadilan ekonomi konkritnya adalah semangat  mendorong dan mefasilitasi pihak-pihak yang kurang atau tidak mampu untuk mempunyai kemampuan bersaing.

Pemerintah sebagai regulator ekonomi makro wajib meregulasi persaingan  yang terjadi diberbagai sektor ekonomi. Bantuan langsung  bagi ekonomi kecil menengah sangat  diperlukan. Implementasinya dibuat regulasi fiscal, dengan pajak  progresif dan kebijakan anggaran Pemerintah (APBN/APBD) dengan tujuan memperkecil variansi.

Berbicara keadilan ekonomi outputnya akan berdampak luas , baik ketahanan politik, ekonomi itu sendiri dan keadaan sosial.Tidak mungkin berbicara ketahanan politik tanpa berbicara ketahanan ekonomi atau kemajuan ekonomi atau keadaan sosial.

Jatuhnya sebuah Pemerintahan tidak hanya  karena masalah politik. Tetapi,kebanyakan berawal dari keterpurukan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi masalah politik dan sosial. Namun, keadilan dan stabilitas ekonomi juga tidak akan terwujud jika keadilan politik dan sosial tidak berkembang dengan baik. Artinya bila sistim sosial terjadi ketidak adilan   yang besar, maka  akan hancur juga.

Korupsi?

Korupsi (corruption) dari kata kerja corrumpere(latin) yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadiatau golongan. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, sehingga  kejujuran tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak; Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Variansi Materi  Pendorong Korupsi?

Perlu diperhatikan variansi materi  yang besar adalah salah satu pendorong perilaku korupsi.Hal ini terjadi karena dengan perbedaan materi yang besar akan menjadi dorongan yang kuat orang untuk konsentrasi pada urusan materi tersebut, bukan pada urusan prestasi yang bisa diperbuat untuk kepentingan bersama. Dengan naluri nafsu kuat pada pemenuhan materi tersebut, maka masyarakat terdorong dengan berbagai cara ditempuh yang dengan korupsi, baik korupsi arti sempit maupun arti yang lebih luas, misalnya dengan merubah regulasi yang memberi keuntungan pada dirinya atau kelompoknya, yang kelihatannya tidak korupsi , tetapi hakekatnya juga korupsi.

Moneter Policy

Kebijakan Moneter (Moneter Policy) adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Seperti kita ketahui ada dua Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy), adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.

2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu).

Instrumen kebijakan moneter, yang lazim di ikhtiarkan seperti: Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio),Himbauan Moral (Moral Persuasion), namun dari instrument kebijakan diatas yang paling utama semangat dan tujuan dasarnya adalah  mendorong moneter policy yang dalam rangka untuk kemakmuran sebesar-besarnya bangsa Indonesia dan mendorong tumbuhnya ekonomi sektor riil masyarakat,  bukan untuk semata-mata para pelaku pasar moneter; sehingga hal-hal yang berdampak negatif bagi kepentingan masyarakat luas harus ditekan sebisa mungkin; misalnya  mengurangi kesenjangan, melindungi bisnis sector riil dan   menekan (memperkcil) tumbuhnya bisnis non riil. Konsepnya bukan perdagangan valas tapi pertukaran valas, dll. Diperlukan pula langkah strategis guna mengurangi dominasi dollar (mata uanga asing)  dengan cara barter.

Bisnis Non Riil

Seandainya kita bikin permainan ( game) yang tidak ada hubungannya dengan sektor riil, dengan gaji karyawan yang sangat tinggi, maka secara riil akan membuat yang lain akan jadi semakin miskin; Termasuk gaji yang sangat tinggi, yang tidak masuk akal disektor riil sekalipun. Mengapa?

Bisnis Non Rill awalnya adalah bisnis dalam sektor penunjang, jual beli saham, pertukaran mata uang (valas), dll. Sepintas, tidak ada yang salah system penunjang tersebut, memang secara konseptual diperlukan, tetapi dimana letak permasalahannya?

Pertama, sektor penunjang tersebut tidak konsisten berperan sebagai penunjang semata; tetapi yang lebih dominan mereka seolah-olah sistem terpisah, yang menjadi bisnis yang berdiri sendiri. Misalkan, jual beli saham yang bersifat spekulatif, perdagangan mata uang (valas), dll.

Kedua, sektor penunjang atau jasa, karena sesuatu hal, apakah karena regulasi, hukum supply-demand, dsb, cenderung mendapatkan bagian keuntungan yang berlebih dibanding sektor-sektor yang benar-benar menghasilkan produk riil.

Akibat dari masalah di atas, kesenjangan antara sektor riil dan non riil adalah sudah sangat besar, bahkan sekarang ini diperkirakan kapitalisasi dalam sektor riil hanya 1/10 dari sector non riil. Dampak selanjutnya adalah, bahwa sektor non riil akan mudah mendikte keberadaan sektor riil, yang pada akhirnya akan berdampak kepada stabilitas masyarakat termasuk Negara.

Data dari United Nation Development Programme(UNDP:1960-1995) menggambarkan dampak yang nyata dari permasalahan di atas yaitu berupa kesenjangan kekayaan dalam suatu Negara semakin lama semakin lebar, begitu juga kesenjangan antara Negara kaya dan miskin juga semakin melebar.

Kita lihat data sebagai berikut :

Pertama, perbedaan GNP (Gross National Product) antara Negara dengan kekayaan terbesar kelima di dunia dibanding Negara dengan kemiskinan terbesar kelima makin melebar yakni pada tahun 1960 adalah 30 : 1, tahun 1990 adalah 60 : 1 dan pada tahun 1995 adalah 74 : 1.

Kedua, masyarakat yang tinggal di Negara-negara dengan pendapatan tertinggi kelima memiliki 86% dari GDP dunia, sementara itu lapisan terbawah kelima hanya menerima 1%.

Ketiga, separuh dari penduduk dunia hidup dengan pendapatan kurang dari US$ 2 perhari.

Disamping itu, karakteristik sektor riil pada dasarnya menghendaki lingkungan yang cenderung stabil, tetapi sektor penunjang yang sudah berubah fungsi kearah spekulatif, bisa hidup kalau lingkungan yang tidak stabil.Pada awalnya mereka  bermain dalam ketidakstabilan, artinya mengikuti pergerakan dari perubahan-perubahan tersebut; tetapi patut dicurigai bahwa mereka terutama pemain utama “Sang Bandar”, ketidakstabilan itulah yang mereka berusaha untuk diaturnya.

Nah di sinilah letak benang kusutnya yan benar-benar khusut! Mengapa? Karena dalam permainan yang spekulatif seperti ini, ilmunya sederhana yakni beli pada saat harga rendah dan jual pada saat harga tinggi. Sehingga “sang Bandar “ akan berusaha mengendalikan kapan harga tinggi dan kapan harga rendah, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi.

Caranya, dengan memanfaatkan faktor-faktor termasuk pemainnya yang berfungsi menggerakan harga yang ke positip (naik) dan factor-faktor termasuk pemainnya yang berfungsi menggerakan harga yang ke negatif (turun). Bahkan, yang dimanfaatkan tersebut bisa-bisa tidak menyadari keberadaannya, kalau sedang dimanfaatkan dalam permainan “sang Bandar”.

Tidak tertutup kemungkinan, konflik atau perang dll, masuk dalam kendali perhitungan “Sang Bandar”, yang dimanfaatkan sebagai salah satu mesin penggerak permainan mereka. Nah, kalau sudah gamblang seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jelas kita harus kembali kepada bisnis dalam sektor rill.

Mekanisme pasar vs Mekanisme Soial

Dibukanya kran mekanisme pasar oleh Pemerintah, seiring dengan globalisasi dan perdagangan bebas, menimbulkan berbagai masalah, pertama :mekanisme pasar itu sendiri secara alamiah adalah persaingan, dan persaingan itu pada akhirnya akan menghasilkan kesenjangan. Kedua,diperparah dengan kondisi riil Negara kita yang kurang siap dengan globalisasi tersebut. Ketika mekanisme pasar menjadi kuat, maka rumusnya  harus dibarengi dengan mekanisme sosial ayang kuat, disamping itu dalam mekanisme pasar harus diregulasi secara ketat pula; bahkan di Negara kapitalis yang menganut ekonomi liberal sekalipun, pengaturan sangat kuat tentang pasar dan sosial, yang terkenal dengan “welfare state” atau dengan kata lain semakin kuat penerapan ekonomi pasar, maka harus semakin kuatlah peran Negara dalam menjaga kestabilan sosial masyarakatnya.

Oleh karenanya, perlu ada campur tangan  mekanisme sosial agar kehidupan masyarakat  menjadi layak untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Di sinilah perlu dirumuskan, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar seorang manusia, khususnya keluarga, seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial lain, misalnya hari tua, dll.

Pertanyaannya siapa harus melakukan, yang pasti adalah pemerintah, lembaga-lembaga sosial, misalnya lembaga zakat, yayasan-yayasan sosial, dll. Dengan demikian, perlu didorong pelaku-pelaku yang menjalankan mekanisme sosial tersebut, untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan perannya. Termasuk akuntabilitasnya, sehingga tidak hanya pemerintah saja yang dituntut profesional, lembaga-lembaga lain juga harus profesional.

Sudah barang tentu permasalahan  tidak hanya sampai di sini, yang masih perlu kita kembangkan lebih lanjut untuk mencari akar permasalahan kesenjangan  yang lebih tuntas. Dengan demikian, jalan keluar yang dirumuskan akan menjadi lebih tepat, tidak parsial, dan tuntas.

Transaksi Ekonomi Kembali Ke Sektor Riil

Saat ini 90%  transaksi ekonomi dunia (indonesia) bukan sektor riil, tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, dan perlu ada upaya untuk mengembalikan kekuatan ekonomi kepada sektor rill.

Sektor riil baik yang Informal dan Formal (prosedur akuntansi), sangatlah penting untuk diprioritaskan. Seperti kita ketahui,sektor informal, bagian dari ekonomi dimana transaksi terdiri dari perdagangan di jalanan, produksi petani skala kecil, pekerja di tingkat domestik untuk mempertahankan hidup sehari-hari, yang tidak dimasukan dalam metoda akuntasi secara resmi; sehingga tidak masuk dalam GNP/GDP. Sedangkan sektor formal, adalah dimana barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan, yang dibukukan dalam prosedur akuntasi resmi, merupakan bagian yang tampak dari ekonomi sektor riil, sehingga masuk dalam GNP/GDP.

Sektor riil-lah yang menggerakan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya, yang tidak manipulatif dan lebih fair terhadap para pelaku dan masyarakat pada umumnya. Tentu dalam menjalankan sektor riil tersebut, diperlukan sistem atau perangkat penunjang, sehingga mekanisme sektor riil tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Misalkan Sektor permodalan, perdagangan, dll.

Idealnya adalah  berusaha semaksimal mungkin menghindar untuk tidak masuk dalam permainan sector non-riil ini, yang seolah-olah sebagai penunjang, padahal lebih dominan berperan sebagai bisnis sendiri yang tidak riil dan menyerupai sektor rill. Memang berat, dikarenakan kita sudah termakan propaganda mereka bahwa negara yang mau maju harus ikut mereka, bahkan bisa jadi  elit-elit tertentu mendapatkan keuntungan besar dari permainan mereka. Beranikah dan bisakah kita untuk meminimalisasi pengaruh sector non-rill tersebut,yakni mencari jalan baru dengan semangat kemandirian dan kesederhanaan?

Sudah saatnya kita juga berani meninggalkan dominasi iklim  spekulatif. Jalan yang paling mungkian dan cerdas adalah  kembali menguatkan  sektor riil, kita tinggalkan dominasi model ekonomi yang bersifat “di atas kertas”, virtual dan “imaterial” yang oleh Tom Wolfe (1987) ditakdirkan akan hancur!

Bukankah dalam sistem ekonomi riil, dimana ada pihak memproduksi dan berdagang dengan jujur dengan tujuan untuk berkontribusi bagi kekayaan masyarakat (rakyat) secara keseluruhan. Dan secara sederhana sektor riil melakukan perputaran kekayaan yang dihasilkan dan diperdagangkan secara nyata, barang-barang dan layananan adalah nyata, dan dijual di pasar-pasar nyata dengan menggunakan mata uang nyata.

Produk sektor  non rill telah mengijinkan  sekelompok kecil manusia  didunia ini tidak lebih dari 0,0001% dari masyarakat didunia ini untuk  meiliki kekayaan  515 Triliun Dolar,  itu sama dengan  60 kali lipat PDB Amerika Serikat yang tertinggi di dunia, sama dengan 10 kali lipat dari PDB dunia, sama dengan 1000 kali lipat PDB Indonesia.

Dalam hal ini, semua pihak  terutama pemerintah tentu sangat bertanggungjawab dan wajib, untuk lebih memfokuskan  kepada  pergerakan ekonomi masyarakat  lewat sektor riil, agar dunia tidak terus menerus menjadi gersang!

On Line System

Semakin berkembangnya  teknologi informasi (IT) seperti internet-banking, dll dan  masalah pencegahan pencucian uang (Money loundring) salah satu pemicu on-line system dunia (global) terhadap unsur-unsur keuangan, terlebih setelah kita  memasuki milenium  kedua (AFTA 2003 & WTO 2010).

Betulkah internasionalisasi dan globalisasi jaringan perbankan dan keuangan  diseluruh dunia hanya karena beberapa hal diatas? Atau bukan karena yang lainnya?

Yang jelas semangatnya bukan hanya itu, yang perlu diwaspadai BI (Bank Sentral) dan Menteri keuangan, dan perbankan, sesungguhnya harus dalam kendali global,  khususnya BI harus mandiri tidak boleh diintervensi pemerintah, supaya mudah diintervensi global. Kita patut khawatir dengan semakin mengecilnya peran Negara, apalagi kepentingan globalisasi kerap ditunggangi kepentingan kaum kapitalis tertentu, bukan untuk kepentingan ketertiban dan keseimbangan ekonomi dan sosial dunia.

Ekonomi

Ekonomi secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas.  Melihat karakteristik ekonomi, apapun namanya pasti pro yang poitensial (nilai tambah), akibatnya pasti mengelompok ada yang mempunyai nilai tambah sangat positif, positip, dan negative (Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal). Dengan demikian ekonomi sendiri menghasilkan kesenjangan.

Ekonomi diperlukan?

Diperlukan, karena untuk memenuhi masyarakat yang tata nilainya masih cenderung duniawi(kebanyakan orang/tengah-tengah), misalkan : orang lebih semangat, jujur, kalau diberi banyak, dll. Akibatnya selalu menghasilkan variansi, maka perlu mekanisme sosial, kalau tidak, rekatan menjadi taka ada, akibatnya essensi Negara menjadi tidak ada, maka untuk buabar menunggu waktu saja

Mengurangi Variansi

Ikhtiar mengurangi variansi sebaiknya  lebih kepada  pendekatan proses. Salah satu proses yang mendorong menuju variansi yang tidak besar, adaalah ketika  hasil “perasan”(kekayaan Negara) dipakai untuk membangun fasilitas umum, jaminan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok yang lain, yang tujuannya untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Dari hasil yang terjadi harus diatur agar diratakan atau semangat persamaan (equality).

Baik skala dunia, maupun di Indonesia, saat ini yang terjadi ketimpangan semakin melebar. Di tingkat dunia dan  di Indonesia tidak jauh berbeda, bahwa: 10% penduduk, menikmati sekitar 90% hasil pembangunan. 90% penduduk, hanya menikmati sekitar 10% hasil pembangunan.

Apa sih dampak dari ketimpangan yang sangat besar? Pertama, ternyata dengan variansi yang sangat lebar mendorong orang semakin terkonsentrasi pada materi yang dia terima; Bukan pada usaha meningkatkan prestasinya. Dan ini tidak hanya berlaku yang di bawah. Tetapi terjadi di semua level. Maka yang di bawah wajar menuntut tetapi yang di atas gajinya dibuat terus meningkat bisa sampai 250 juta per bulan, yang selalu kurang dan kurang.

Kenapa ini bisa terjadi. Ya tadi, orang tidak bangga terhadap prestasi. Tetapi bangga dengan penampilan yang berorentasi selalu pingin naik dan naik terus, pingin seperti yang di atasnya. Kalau di Indonesia tidak ada, ya cari benchmark penampilan dari luar negeri. Tidak sadar negeri kita ini bukan Singapura, Jepang, AS. Standar kita beda tetapi kalau pingin meniru kerja kerasnya, ya bagus, bahkan wajib.

Kedua, Kondisi yang timpang tersebut berdampak selain ketidakharmonisan di antara umat manusia dengan kerakusannya, berdampak pada kerusakan alam yang semakin parah, banjir di mana-mana, angin ribut, es kutub mencair, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dll.. Inilah yang merupakan satu dari lima ketakutan PBB yakni masalah kondisi lingkungan yang menurun.

Segitiga runcing

Berkaitan dengan hal diatas penulis punya deskripsi segitiga runcing (tatanan variansi sangat  besar) yang mana Orang cenderung memotong segitiga tersebut tepat pada posisinya,sehingga mereka merasa golongan terbawah pada klasnya, sehingga merasa diperlakukan tidak adil, maka mereka cenderung akan mengejar untuk mengurangi kesenjangan diatasnya dengan berbagai cara, bahkan kalau perlu cara yang tidak halalpun dilakukan dan yang paling parah orientasi masyarakat pasti  cenderung hasil, bukan proses dan nilai. Oleh karenaya berbeda dengan segitiga pipih(tatanan variansi kecil), maka orang sudah tidak terlalu perduli perbedaan, sehingga orientasinya adalah makna dan proses.

Hal-hal yang harius dijamin dalam keluarga (kebutuhan Dasar keluarga)

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan (Abraham Maslow -Teori Hierarki). Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen.  Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebutpun ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Lalu jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan bergera untuk berusaha mendapatkannya.

Ada lima tingkat Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow :
1. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar, antara lain pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan seksual.
2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis.
a. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan dan sebagainya.
b. Perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya
3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya.
4. Kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini terkait, dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain.
5. Kebutuhan aktualiasasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain/lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.

Sesungguhnya kebutuhan dasar keluarga (masyarakat) yang wajib mendapat campur tangan  pemerintah lewat mekanisme sosial adalah : Sandang,Pangan,Papan,Kesehatan dan pendidikan. Sebagai contoh, misalkan Pendidikan, seandainya dalam meknisme pasar, masyarakat tidak mampu memenuhi itu maka tugas pemerintah untuk  memenuhinya. Termasuk Pemerintah lebih berkonsentrasi mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat berekspresi dalam segala bidang dalam menunjang kebutuhan dasar tersebut, misalkan olah raga dan kesenian,  jangan hanya jadi penonton, tetapi menjadi pemain dalam skala masing-masing; karena tanpa ada ruang berekspresi, hidup mereka menjadi kering, yang pada akhirnya akan mudah melakukan kekerasan. Sehingga tidak heran, kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini, akibat kurangnya sarana berekspresi mereka, sehingga bentrokan menjadi lahan berkekspresi mereka.

Dalam mewujudkan mimpi indah ini, sulit terwujud kalau yang mengatur Negara ini , masih dikuasai oleh nafsunya rendahan pada tingkatan maslow, yang sebenarnya secara duniawi sudah cukup, tetapi merasa tidak cukup; harusnya mereka berprientasi pada tingkatan maslow yang puncak, bahkan sudah pada posisi diatas tingkatan maslow, yakni tidak cinta dunia, hanya cinta kepada Tuhan saja.*****

Penulis Ketua Forum Komunikasi Sosial Merah Putih Bersatu (FKS MPB), Anggota PendiriForum Aktivis Bandung(FAB) dan Dosen Tetap Fakultas Rekayasa Industri IT Telkom.

Pada dasarnya bahwa perguruan tinggi harus bermutu, yang pada akhirnya diperhitungkan pada tingkat dunia. Sehingga dalam niatan ini, semua pihak tidak ada perbedaan pendapatan, semua pasti setuju, tetapi pada tataran yang lebih operasional dalam merealisasikan hal tersebut, masing-masing perguruan tinggi terjadi variansi-variansi yang pas, yang disesuaikan dengan kekhasannya masing-masing, terlebih kalau kita berbicara perguruan tinggi dalam kaitan dengan tujuan sebuah Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sangat penting untuk kita renungkan bersama, jangan sampai dalam mengembangkan perguruan tinggi mengikuti pola pihak lain yang kelihatannya sangat ideal tetapi belum tentu sesuai dengan tantangan perguruan tinggi tersebut, terlebih tantangan perguruan tinggi dalam sebuah tantangan bangsa dan Negara. Sehingga pola atau kriteria WCU yang dikembangkan pihak lain, baik lembaga-lembaga dan ahli-ahli dunia yang kredibel sekalipun dan strategi-strategi perguruan tinggi yang kita anggab kelas dunia sekalipun, adalah hanya sebuah referensi saja, selebihnya harus dirumuskan secara pas, berdasarkan ke khasan masing-masing perguruan tinggi dan yang tidak boleh lupa adalah keberadaan perguruan tinggi dalam kaitannya dengan tantangan dengan Negara NKRI.

Sebenarnya di lingkungan perguruan tinggi (kementrian pendidikan) sudah lama telah menetapkan kriteria umum sebagai sebuah perguruan tinggi yang baik, yakni terkenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan tinggi :

1. Terbaik dalam peengajaran
2. Terbaik dalam Riset, Pengembangan dan diseminasi Pengetahuan
3. Terbaik dalam aktivitas yang memberikan kontribusi pada masyarakat dalam hal budaya, ilmiah, dan kewarganegaraan.

Kalau kita renungkan secara arif, bahwa rumusan tersebut sebagai misi dasar perguruan tinggi adalah sudah ideal, hanya bagaimana caranya dan prioritasnya dalam merealisasikannya yang harus disesuaikan dengan kekhasan masing-masing dan dilakukan pentahapan-pentahapan yang harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau tidak, kalau kita hanya mengikuti pola pihak lain atau kriteria-kriteria WCU yang dikembangkan pihak-pihak tertentu yang kredibel sekalipun, adalah belum tentu cocok 100% dengan tantangan perguruan tinggi tersebut, bisa jadi kita akan kesulitan dalam merealisasikannya, dan seandainya bisapun, pertanyaan selanjutnya manfaat apa yang bisa diberikan bagi Negara dan bangsa kita? Terakhir inilah yang jauh lebih penting untuk kita pertanyakan bersama, dalam mengembangkan arah perguruan tinggi kita.

Banyak kriteria atau cirri-ciri WCU yang telah dikembangkan untuk mendorong perguruan tinggi agar menjadi bermutu pada skala dunia, yang sebenarnya harus diusahakan baik dari sisi input, proses, maupun dikembangkan target-target output yang lebih terukur :

Kkategori INPUT :

1. Mendapatkan dan mempertahankan staf terbaik
2. Merekrut staf dan mahasiswa dari pasar internasional
3. Mendapatkan mahasiswa dengan porsi yang besar dari luar negeri
4. Mendapatkan sumbangan modal dan income yang besar
5. Memiliki berbagai sumber pendapatan

Kategori Proses :

1. Memiliki standarisasi proses belajar mengajar yang diakreditasi baik oleh badan Nasional maupun badan internasional
2. Membentuk group-group riset yang focus
3. Membentuk group-group yang membantu mendayagunakan potensi yang dapat dihasilkan perguruan tinggi untuk dapat dinikamati masyarakat (Pemerintah, swasta, masyarakat umum)
4. Membentuk lembaga kewirausahaan untuk mendorong dan menfasilitasi mahasiswa untuk menjadi wirausaha
5. Mendorong dan menfasilitasi keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan baik akademik maupun kegiatan penunjang (UKM, Himpunan dan Senat mahasiswa, Laboratorium, Group Riset, dll)

Target OutPut adalah bahwa

1. Perguruan tinggi harus mendapatkan akreditasi terbaik dalam berbagai badan akreditasi (BAN-Dikti, ABET, AUN-QA (Asean University Network Quality Asurance).
2. Tingkat kelulusan yang tinggi
3. Masa tunggu lulusan terserap di dunia kerja atau masrakat yang semakin cepat
4. Banyak penghargaan yang di dapat baik mahasiswa, staff pengajar, maupun lembaga dari lembaga-lembaga yang kredibel
5. Makin banyaknya lembaga-lembaga lain baik kuantitas maupun kualitas yang berjasama dengan perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharmanya.
6. dll

Semua yang telah menjadi ketetapan tersebut, baik dari sisi input, proses maupun target hasil dari outputnya , selain tidak gampang untuk direalisasikan, juga sangatlah sulit untuk dicapai secara bersamaan; sehingga perguruan tinggi haruslah mengembangkan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan tujuan khas dari perguruan tinggi masing-masing. Tahapan-tahapan tersebut selain harus mengacu dari analisis SWOT, juga diperlukan kepemimpinan dan manajerial yang tangguh, yang dijalankan secara istiqomah untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam tahapan tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab dengan arif adalah :

Pertama, Apakah semua criteria WCU harus direspon sama oleh semua perguruan tinggi, misalkan kriteria riset, kriteria yang ada kaitannya dengan luar negeri, dll?

Kedua, Bagaimana hubungan dan kontribusi WCU perguruan tinggi terhadap NKRI?

Khusus yang kedua, kita sebagai bangsa di buat bangga tetapi sekaligus dipermalukan , ternyata banyak bangsa kita yang hebat, tetapi kehebatannya dengan berbagai alas an, tidak sedikit yang tidak termanfaatkan oleh NKRI, bahkan pada acara Kick Andy tanggal 4 Desember 2009, banyak warga Indonesia yang berprestasi kaliber dunia tetapi bekerja di luar negeri, artinya manfaat terbesar dari kebesaran warga Negara Indonesia tersebut, dinikmati oleh pihak lain.

Dengan demikian mendorong perguruan tinggi menjadi hebat adalah wajib, tetapi kalau kehebatanya tidak dinikmati sebesar-besar oleh Negara dan bangsa Indonesia, tentunya akan kurang manfaatnya bahkan sia-sia.

Sehingga yang perlu dibangun adalah :

Pertama, yang utama adalah merumuskan dalam tahapan-tahapan bagaimana membangun Negara dan bangsa Indonesia yang merata dan berkelanjutan. Merata adalah perlu dilakukan mapping pengembangan industri yang terpadu dengan dukungan stakeholder di tiap regional yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing.

Kedua, selanjutnya perguruan tinggi yang merupakan salah satu stakeholder komponen dalam mengembangkan Negara dan bangsa, maka perguruan tinggi dalam pengembangannya haruslah diintegrasikan dalam arah pembangunan NKRI.

Dengan demikian, kasus warga Negara Indonesia yang mengais-ngais rejeki di luar negeri baik yang sebagai pembantu, buruh, dll, menjadi tidak ada, termasuk kasus yang ditayangkan Kick Andy 4 Desember 2009, beberapa tokoh kaliber dunia yang warga Negara Indonesia tetapi dimanfaatkan oleh Negara lain, menjadi tidak ada; bahkan kalau perlu orang luar negeri antri pingin mengais rejeki dinegara kita.

Bandung, 9 Desember 2009

Budi Praptono

Kami, Masyarakat Anti Korupsi Jawa Barat mengingatkan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk tetap setia bekerja atas dasar dan untuk kepercayaan rakyat, serta memastikan semua aparat pemerintahannya melakukan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut dan berkenaan dengan kasus Bibit-Chandra kami mendesak agar presiden :

1. Membuktikan pernyataannya untuk menyelamatkan KPK dan kepercayaan rakyat yang telah melekat disana.

2. Memberhentikan untuk selamanya konflik tidak produktif yang terjadi antara KPK dan Kepolisian serta dengan kejaksaan.

3. Menempatkan Proses Hukum Bibit – Chandra dengan mengutamakan penerimaan dan kepercayaan rakyat.

4. Membentuk komite Negara yang terdiri dari orang-orang terpercaya untuk menyelidiki dan menuntaskan terlebih dahulu dengan rekayasa berkenaan dengan kasus Bibit – Chandra dan hanya melanjutkan kasus tersebut berdasarkan kepada hasil pengusutan tersebut.

Tokoh Masyarakat dan Aktivis yang hadir dan menandatangani Petisi Erry Riyana Hardjapamekas (Mantan Wakil Ketua KPK), Radhar Tris Baskoro (Ketua FAB), Memet Hamdan (Eksponen 66), Prof. Asep Warlan Yusuf ( Pakar Hukum), Budi Praptono (Ketua FKS Merah Putih Bersatu),Radhar Panca Dahana (Sastrawan), Hendarmin (Aktivis Senior),Paskah Irianto (Aktivis Senior), dan para aktivis FAB lainnya seperti M Nugaraha, Dwi Subawanto,Kikep S,.L, Eko Arief Nugroho, Bambang EKa, Andri P Kartaprawira, Budiana Irmawan, Nurdin S Drajat, Asep Rohmandar, Ari Mulyana, Bastian H Wibowo, ADiyanto Assa, Mintoro Hadi,Furqon AMC, Iwan Gumilar (Media) ,Saleh Hidayat, Dedi Barnadi, Toni (Media), dll. (Humas FKS MPB)

Runtuhnya Orde Baru lewat reformasi jilid satu pada tahun 1998 belum merupakan jawaban ‘Revolusi Belum Selesai’ karena pasca reformasi bangsa ini tidak segera berubah ke arah yang lebih baik. Para pemimpin bangsa yang mengemban amanat reformasi masih terlena dengan kebiasaan buruk yang menggerogoti cita-cita bangsa yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Akankah lahir reformasi jilid kedua? Kalau reformasi jilid kedua lahir, maka seyogiyanya reformasi tersebut sekaligus menjadi jawaban ‘Revolusi Belum Selesai’ yakni reformasi bukan hanya pada tataran bentuk atau syariat tetapi harus lebih mendasar yakni pada tataran hakiki “seperti semangat pada syair lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dahulu, baru bangunlah badannya”, sehingga sekarang ini reformasi telah kehilangan nuansa arah, yang terasa sekedar hanya asal beda, terkesan tergopoh-gopoh, sehingga rakyat merasa kebingungan, mudah-mudahan belum sampai pada tahap frustasi atau apatis.

Kehadiran organisasi  para Aktivis , dalam menggerakan  program pendidikan politik dan kebangsaan, salah satu diantaranya berupa  konvensi dan kampanye kepemimpinan kaum muda membuka harapan baru masyarakat Indonesia,untuk menuju perubahan yang lebih baik.  Program-program yang disusun para aktivis  telah sangat luar biasa, hanya sebagus apapun program yang dijalankan tanpa kemandirian dan kekuatan ruh “patriotisme” insan –insan  para aktivis, sangat sulit berdampak pada perubahan, atau yang terjadi para aktivis malah menjadi bagian dari “beban  masyarakat”. Ini adalah tantangan atau realita yang harus dihadapi kita semua .

Mengutip Orasi  Radhar Tri Baskoro : Fajar baru telah menyingsing  untuk perubahan jaman. Jaman baru membutuhkan pemimpin baru, jaman baru bukan jaman yang indah.  Ini adalah jaman yang penuh dengan tantangan dan masalah-masalah sangat berat, suatu jalan dengan batu –batu  besar yang menghadang di muka, lubang-lubang  dalam yang harus ditimbun, gunung penghalang yang harus didaki.

Ini adalah jaman yang sangat berat. Adalah anak-anak muda yang ulet, yang  sedia untuk kerja keras, mau berkorban, yang dapat membimbing bangsa kita keluar dari  kekerasan hidup seperti itu.

Hanya  pengorbanan dari putra putrti terbaik bangsa ini yang akan membuat bangsa kita tegak berdiri ditengah bangsa-bangsa di dunia! Disinilah perlunya niali-nilai perjuangan, nilai -nilia Patriotisme, kerja keras seluruh kaum muda Indonesia.

Sasaran Program :

Yang menjadi prioritas adalah pemurnian roh perjuangan, sehingga yang akan ditularkan ke pihak lain adalah roh /jiwa perjuangan, bukan hanya pada programnya! Bukan berarti program tidak kita tularkan, tetapi penularan program,sangat riskan, kalau tidak diberikan pondasi yang kokoh. Disamping itu, belum tentu pihak lain mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan program yang sama.

Isi Materi Program:

1. Hakekat Manusia.
2. Hakekat Berbangsa dan Bernegara.
3. Etika Berbangsa dan Bernegara.
4. Hakekat dan Konsep Kepemimpinan (leadership).
5. Konsep Berbangsa dan Bernegara.
6. Konsep dan Rencana Diri.
7. Hakekat Hukum dan Keadilan .
8. 8. Materi  Umum tentang kondisi Ekonomi, Sosial dan politik, dll.

Bentuk :

Pelatihan dan masing-masing membuat Rencana Kerja, 3 hari di inapkan

Suasana dibuat bersahaya (makan nasi bungkus/warteg)

Pendekatannya dengan andragogi, interaktif!

Suasana :

Pembukaan dengan nyanyian Indonesia Raya, di acara sering di nyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Manajemen :

Perlu di “menej” pasca pelatihan untuk mengintegrasikan program-program yang mereka buat!

Peserta :

Di cari anak muda yang sedang aktif  dalam dunia “aktivis” dan  punya bakat aktivis!

Target : Adalah skala nasional!

Panitia/Organizing Comitee :

Penanggung Jawab :

Susunan Panitia/Team Pendukung : FKS Merah Putih Bersatu   & Forum Aktivis Bandung, dan organisasi lainnya.

Nara Sumber/Trainer :

1. Tokoh-Tokoh Bangsa Yang Mempunyai Integritas dan Bersih.
2. Para Aktivis Senior
3. Pakar Hukum Tata Negara
4. Sejarawan
5. Pakar  Ilmu Sosial,  Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi
6. Ahli Pilsafat, Ahli Ilmu Perbandingan Agama
7. Tokoh Masyarakat (Adat, Lingkungan Hidup,Pelaku Sejarah dll)
8. Para politisi senior yang  bersih
9. dll

Bandung,   1  September   2009

Pembuat Gagasan

Budi Praptono,Ir.,MM

Ketua FKS  MPB & Pendiri (Anggota Badan Musyawarah)Forum Aktivis Bandung

Telp. 022-70058797 Hp. 08122-049898

Pokok-Pokok Pikiran :

1.     Pemerataan pembangunan, dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD ’45;  hal ini bisa dilakukan dengan dua cara, pertama : dari proses yang didesain untuk merata/adil, atau kedua : hasil dari proses tersebut, baru dibuat merata/adil. Langkah kedua, dalam praktik mengalami banyak hambatan dalam memeratakannya; sehingga langkah pertama harus menjadi prioritas.

2.        Berbasis kewilayahan/regional (Daerah Tingkat I/II), sehingga masing-  masing daerah harus mempunyai industri-industri unggulan yang dikembangkan secara konsisten, yang diwujudkan dalam program jangka panjang, menengah dan pendek.

3.      Yang utama adalah Strategi Keunggulan Komparatif yang didukung dengan strategi keunggulan Kompetitif, sehingga dalam arah pengembangannya harus mengadopsi teknologi, agar bisa kompetitif.

Tentu  perlu sarana dan prasarana (stake holder), perlu dikembangkan SDMnya (sehingga kurikulum pendidikan harus dikembangkan berbasis industri yang dikembangkan.

Catatan :

• lebih pada strategi pendidikan mendukung Industri, bukan Industri yang mengikuti pendidikan.
• Infrastruktur perlu dikembangkan secara terpadu : Jalan, listrik, air, dll.

4.         Industri yang didukung penuh oleh Pemerintah adalah :

1. 1. Strategis : Ketahanan Nasional & Daya Saing bangsa, Penanggung jawab adalah Tingkat Nasional (d/h semacam Industri BPIS)
   2. Industri Utama (berbasis Agro dan Hasil Sumber Daya Alam, termasuk di dalamnya adalah sandang, pangan dan papan), pengembangannya tidak sekedar industri primer, tetapi dikembangkan lebih pada industri sekunder (maunafktur/proses)
   3. Industri Penunjang, adalah industri yang dikembangkan untuk mendukung industri strategis  dan industri utama, baik industri manufaktur dan industri  jasa (termasuk pendidikan).

Catatan :

• Industri-industri lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, dibiarkan mengikuti mekanisme pasar
• Dalam pengembangan yang dilakukan pemerintah juga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kemandirian/profesionalisme

5.       Langkah-langkah Manajemen

1. 1. Buat Tim Kecil, untuk merumuskan Draft Awal
   2. Tim diperluas dengan melibatkan berbagai kalangan (Bappenas, departemen terkait), termasuk dari para Pakar (dari Perguruan Tinggi), lembaga-lembaga riset Pemerintah, untukmenyempurnakan Draft Awal
   3. Dilaksanakan workshop mengundang wakil dari propinsi, Kadin, Organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dll, untuk menyempurnakan hasil di atas.
   4. Hasil dari workshop dikaji Tim Ahli, untuk selanjutnya ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan hukum.
   5. Sosialisi dan pendampingan kebijakan hukum di lapangan.
   6. Implementasi

Catatan : untuk langkah selanjutnya dati I menindaklanjuti ke tingkat dati II.

6.       Permodalan, jenis-jenis sumber permodalan, harus mempertimbangkan karakteristik industrinya; misalkan pabrik semen, sangat disayangkan kepemilikannya dijual ke asing, hal ini disebabkan hampir semua elemen industri tersebut ada di dalam negeri, kecuali teknologi produksinya. Tetapi, apa tidak mungkin teknologi produksi  tersebut dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia!. Dengan demikian perlu dipetakan karakteristik Industri terhadap permodalan, pola pembinaan, instansi terkait, dll.

7.      Khusus untuk produk pertanian dan perkebunan (agro), bibit menjadi salah satu kunci keberhasilan, apalagi tanaman yang berjangka panjang, sehingga usaha untuk menyediakan bibit yang unggul menjadi mutlak diusahakan untuk mandiri. Sebaiknya juga perlu diberikan bibit tanaman buah-buahan yang unggul untuk dibagikan kepada masyarakat, selain berfungsi penghijuan juga untuk memenuhi unsur gizi masyarakat, dan sisanya dapat dijual ke pasar, bahkan sampai ekspor, karena memang kualitasnya yang bagus. Program ini bisa menggandeng perusahaan dengan program CSRnya (seperti yang telah dilakukan Pabrik Rokok  Djarum, sebagai contoh saja)

8.       Perlu mengintegrasikan berbagai pihak yang mempunyai program kepedulian terhadap pembinaan kemandirian ekonomi masyarakat(Perindustrian, Perdagangan,Koperasi,  LIPI, BPPT, Lembaga Pendidikan, CSR Perusahaan, LSM, dll)

9.       Pendekatan  Implementasi kebijakan, harus semaksimal mungkin melibatkan peran aktif dari pelaku, dan pola hubungan dari berbagai pihak adalah pola kemitraan, bukan pola bantuan; hal ini diharapkan agar mereka punya jiwa wirausaha yang handal sejak dini. Pendekatan yang bersifat bantuan, berakibat para  pengusaha menjadi manja, sehingga rentan dalam menghadapi persaingan yang semakin berat.

10. Perlu dilakukan pemberian bea siswa yang berbasis program untuk memacu percepatan program, yakni mahasiswa/siswa yang mendapat bea siswa harus berdasarkan daerah dan mereka harus mengintegrasikan proses belajar nya dengan program industri yang dikembangkan untuk masing-masing daerah. (mirip seperti beasiswa untuk mahasiswa STPDN tetapi diperuntukan untuk pengembangan industri daerah)

Bandung, 9 september 2009

Budi Praptono,Ir.,MM

Telp. 022-70058797 Hp. 08122-049898

• Staff Pengajar IT Telkom.
• Ketua Forum Komunikasi Sosial Merah Putih Bersatu (FKS MPB)
• Dewan penasehat Asosiasi Perpustakaan Desa dan Kelurahan (APDK)
• Anggota Pendiri Forum Aktivis Bandung (FAB)
• Mantan Ketua Bidang dan Ketua Umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa Bandung (KKMB) tahun 1985 sd 1989.

Rektor IT Telkom Ir. Husni Amani,MM.,MSc. Serahkan Bantuan Buku Kepada Ketua Asosiasi Perpustakaan Desa /Kelurahan (APDK)  Jawa Barat,As ep Solichin, Rabu (9/9/2009) bertempat di Gedung Rektorat IT TelkomJl. Telekomunikasi Ters. Buah Batu Bandung.
(Safari Indra/APDK Jabar/dari Opinimasyarakat.net)

Inferioritas ini dikarenakan bangsa Indonesia telah kehilangan nilai-nilai luhurnya.

Demikian yang terungkap dalam dalam diskusi dan bedah buku bertema “Menumbuhkan Percaya diri Menuju Indonesia (Nusantara) Menjadi Pemimpin Peradaban Baru Dunia (INP2BD)” karya Budi Praptono di Perpustakaan Daerah (Perpusda) Jawa Barat Jabar Jl. Soekarno-Hatta 629 Bandung, Sabtu (4/7/09) Hasil kerjasama Asosiasi Perpustakaan Desa dan Kelurahan (APDK) Jawa Barat,Padajaya Publishing dan BAPUSIPDA Jabar.

Hadir sebagai nara sumber dalam acara tersebut yaitu Budi Praptono, Moivator Penggagas INP2BD, sekaligus penulis buku Indonesia (Nusantara) Pemimpin Peradaban Baru Dunia-Membangun Peradaban Bangsa dari Kacamata Cucu Dalang, Agus Hanafi (Ketua DPP Sahaya Yoga Indonesia dan Ketua LSM Kekar Merah Putih, Dipandu Moderator Asep Rohmandar Sekretaris APDK Provinsi Jabar, acara juga dimeriahkan oleh suguhan Musik “Akustik Kebangsaan” Alvabet Band.

Semangat Revolusi Jiwa
Pada kesempatan tersebut, Budi Praptono, mengingatkan pesan Bung Karno “Revolusi Belum Selesai”. Ia menjelaskan setelah revolusi fisik tahun 1945 sebenarnya bangsa Indonesia masih mempunyai perjuangan yang besar yaitu Revolusi Jiwa. Kita diajak untuk menjadi jiwa-jiwa yang merdeka yaitu jiwa yang mandiri yang tidak bergantung kepada kekuatan asing tetapi lebih bergantung kepada kemampuan sendiri dan tentu kepada Tuhan YME.

Menurutnya, ironis memang kalau menyaksikan bangsa Indonesia yang hanya menjadi bangsa yang inferior, bangsa yang minder yang tidak percaya pada kemampuan sendiri sehingga mudah dipengaruhi orang lain. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah kehilangan nilai-nilai luhurnya. Ajaran tentang kejujuran, hidup apa adanya, toleransi dan lain-lain telah menjadi barang langka bagi bangsa ini. Yang ada, marak terjadi keserakahan, kerakusan ditandai dengan perilaku korupsi dengan segala macam bentuknya, demikian papar Budi Prap.

Masih menurut Budi, kata ikhlas pun agaknya sangat jarang kita temui di negeri ini. Kita masih menghitung untung rugi seperti pada teori orang dagang. Ketika melihat keberhasilan orang lain kita sering tidak ikhlas untuk memberikan apresiasi yang ada adalah kompromi dari pada dibilang orang yang tidak toleransi.

Menyinggung masalah sosialisme, Budi kembali menegaskan bahwa ada pandangan keliru ketika orang bicara sosialisme. Sosialisme sering disamakan dengan komunisme. Padahal kalau kita jujur sosialisme adalah mutiara dari setiap ajaran agama. Artinya omong kosong orang beragama dengan baik bila tidak mempunyai jiwa sosial. Sedangkan ketika membahas kata Adil, Budi menerangkan dari pendekatan ilmu statistik. Menurutnya adil bisa tercapai apabila variansi antara orang kaya dengan orang miskin kecil. Ia menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya buku Indonesia (Nusantara) Pemimpin Peradaban Baru Dunia adalah dalam rangka membangun bangsa yang mandiri dan mempunyai kebernian berekspresi.

Diakhir paparanya Budi mengajak masyarakat untuk kembali kepada nilai dan ruh jati diri bangsa yang menjungjung tinggi semangat spiritual Ilahiah (Ketuhanan), semangat kemandirian, kejujuran dan keadilan”.

Saatnya Bangkit
Agus Hanafi, narasumber diskusi, mengapresiasi buku karya Budi praptono ini, “Pertama, kita sudah melihat bahwa idealisme berbangsa dan bertanah air yang satu Indonesia, sudah dikalahkan berhala “pembangunan Nasional” yang justru tidak mampu membentuk konstruksi masyarakat yang mempribumi dlam keluarganya sendiri.

Kedua, tatar dan tatanan budaya nusantara mengalami degradasi yang sangat besar dan tidak dapat lagi disejajarkan  sebagai bangsa Nusantara sejati.

Oleh karena itu saya merasa terhormat dapat berbicara diforum ini Forum intetelktual yang memiliki cakupan besar dalam sejarah nusantara di dalam era globalisasi serta jaman krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan menampilkan tradisi pemikiran yang begitu kuat tapi sederhana, lugas tapi tidak pragmatis, baik dalam pemikiran nasionalisme maupun pemikiran sosial kemasyarakatan.

Sejalan dengan semangat Budi Praptono yang tertuang dalam bukunya, memang benar bahwa diperlukan adanya transformasi  aktif dalam menuju Masyarakat Baru Nusantara yang sangat kuat, karena, masyarakat adalah mahluk yang sangat sosial sesuai dengan habitatnya yang seharusnya mempunyai kandungan makna kesatuan antara kebhinekaan (diversity) dan kekhasan (uniqueness).

http://citizennews.suaramerdeka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=904

(Media Center APDK Jabar)

Acara pengukuhan dilaksanakan oleh Kepala BAPUSIPDA (Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah) Provinsi Jawa Barat, Drs. Dedi Junaedi,MSi, disaksikan Dewan Penasehat APDK Indonesia Ir. Budi Praptono,MM., Kepala Bidang PPPBB BAPUSIPDA Jabar, Dra. Oom Nurrohmah,MSi, dan sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat.

Susunan Pengurus APDK Jabar yang dikukuhkan diantaranya Gubernur Jawa Barat (Pelindung), Kepala BAPUSIPDA Jabar (Pembina), Budi Praptono,Ir.,MM, Drs. Ano Sutrisno ( Dewan Penasehat), Asep Solichin (Ketua), Sumpena (Wakil Ketua I), Dedi J (Wakil Ketua II), Didi (Wakil Ketua III), Asep Rohmandar (Sekretaris I), Nurdin S Drajat ( Sekretaris II) dan Elis Lisnawati (Bendahara).

Kepala BAPUSIPDA Jabar Drs. Dedi Junaedi,MSi, mengatakan bahwa APDK Jabar merupakan mitra kerja BAPUSIPDA Jabar. Dedi sangat mengapresiasi gagasan pembentukan APDK yang merupakan pertama kali di Indonesia dan dimulai oleh Jawa Barat. Dengan adanya kehadiran organisasi ini Dedi berharap masyarakat Jawa Barat dan meningkat budaya bacanya, yang berujung pada meningkatnya IPM Jawa Barat.

Sementara itu Ir. Budi Praptono.,MM,Dewan Penasehat APDK Indonesia, yang juga Dosen Institut Teknologi Telkom (IT Telkom) Bandung disela-sela pengukuhan mengatakan, bahwa kehadiran APDK dan seluruh elemen Perpustakaan Desa Dan Kelurahan, selain menumbuhkan budaya baca, diharapkan juga dapat meningkatkan visi masyarakat dan pengenalan jati diri bangsa.

“ Tiap-tiap daerah memiliki potensi dan karakter yang berbeda, disinilah peran APDK untuk mengantarkan masyarakat agar menyadari dan percaya diri terhadap jati diri bangsa, selain itu APDK harus mengembangkan potensi diri masyarakat dan potensi daerah dengan semangat kemandirian Buku-buku yang tersedia juga tentunya harus diutamakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter potensi masyarakat di tiap-tiap daerah” Kata Budi.

“ Membaca saja tidak cukup, kalau tidak dibarengi dengan pengenalan dan pengembangan nilai dan ruh jati diri bangsa yang menjungjung tinggi semangat spiritual Ilahiah (Ketuhanan), semangat kemandirian, kejujuran dan keadilan” Tambah Budi.

Ketua APDK Jabar Asep Solichin mengatakan APDK Jabar dibentuk oleh insan-insan penggerak perpustakaan dan taman bacaan masyarakat (TBM) pada Tahun 2008 lalu. Sampai saat ini menurut Asep telah terdaftar sekitar 529 lebih anggota APDK Jabar, dari 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Bandung, 2 Juli 2009

Media Center APDK Jabar

Telp. 022-91310695, 022- Telp. 022-70734991

Email : ndrajat@gmail.com

]]> http://budipraptono.wordpress.com/2009/07/04/pengurus-apdk-indonesia-dpd-jawa-barat-dikukuhkan/feed/ 0 budipraptono http://budipraptono.wordpress.com/2009/06/27/diskusi-bedah-buku-di-tobucil-klabs-bandung/ http://budipraptono.wordpress.com/2009/06/27/diskusi-bedah-buku-di-tobucil-klabs-bandung/#comments Sat, 27 Jun 2009 13:37:15 +0000 budipraptono http://budipraptono.wordpress.com/?p=274 ]]> Menyedot Teh di Dalam Botol

“Apapun makanannya, minumnya Teh Botol Sosro” -tagline iklan Teh Botol-

Sebuah buku dengan judul yang sangat panjang : (Membangun Peradaban Bangsa dari Kacamata Cucu Dalang ‘Revolusi Belum Selesai’, Indonesia [Nusantara] Pemimpin Peradaban Baru Dunia) didiskusikan di Tobucil. “Sebetulnya judul ini ada kata-kata kuncinya,” ujar Pak Budi Praptono, sang penulis. “Kuncinya ‘Revolusi Belum Selesai’ dan ‘Indonesia Pemimpin Peradaban Dunia’.” Mengacu pada Bung Karno, Pak Budi melihat bahwa kemerdakaan yang terjadi di Indonesia baru sebatas kemerdekaan fisik. “Jiwa (bangsa Indonesia) belum merdeka, kita kan masih inferior,” ungkapnya lagi.

Itu sebabnya melalui buku yang ia tulis, Pak Budi mengajak bangsa Indonesia untuk berani bermimpi menjadi pemimpin peradaban dunia. “Bangsa Amerika, misalnya, bisa besar karena berani mimpi dulu,” begitu kata Pak Budi. diskusinya Diskusi yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut berlangsung khidmat dan nasionalistik bak rapat-rapat di masa kebangkitan nasional. Pak Budi dan Pak Natsir (aktivis senior Salman ITB) yang menjadi pembicara hari itu memotivasi peserta diskusi untuk merasa bangga pada budaya sendiri. Sebagai cucu dalang, Pak Budi juga menyinggung-nyinggung kebudayaan Jawa dan dunia perwayangan.

Sebagai perwakilan dari AJI, tak ketinggalan Mas Argus Firmansah urun komentar, “Di dalam buku ini saya melihat pembahasan mengenai local wisdom. Orang-orang barat sekarang justru sedang membaca local wisdom kita.” Fenomena itulah yang membuat Mas Argus optimis bahwa Indonesia akan atau bahkan dapat dikatakan sudah memimpin peradaban dunia.

Hmmm … lalu apa hubungannya diskusi ini dengan kutipan iklan di awal artikel ? Begini. Ketika Mas Deri, salah seorang peserta diskusi menanyakan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan mental mandiri bangsa, Pak Budi menjawab, “Ya … keberanian untuk keluar dari penjara inferioritas yang tidak kelihatan ini.” Berbotol-botol Teh Botol yang dipenjara dalam bening dan sempit botol dihidangkan sebagai pelepas dahaga bagi peserta diskusi. “Yang bikin Teh Botol Sosro ini namanya Sosro Jaya. Dalam bahasa Jawa, Sosro Jaya artinya seribu kejayaan,” ujar Pak Natsir. Mereka yang terpenjara itu berani keluar lalu mengalir dalam diri manusia. Menjadi seribu kejayaan. Lebih dari sekedar teh yang menggenang diam-diam.

Sundea,Tobucil, Kamis 18 Juni 2009-

(tobucil.blogspot.com)