Menyikapi Kemenangan Partai Nasionalis

Oleh : Budi Praptono

Pemilihan Umum Legislatif 2009  pada tangal 9 April 2009 telah selesai dilaksanakan, menurut hasil perhitungan cepat (quick Count) versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sebagaimana dikutip media massa tanah air, Partai Demokrat yang berazaskan Pancasila berhasil mengumpulkan suara sekitar 20,41%. Angka tersebut sekaligus mengukuhkan Partai Demokrat yang mengusung figur Presiden SBY sebagai pemenang dalam Pileg 2009.

Di urutan kedua masih menurut LSI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara 14,58% partai ini sama-sama partai Nasionalis. Diurutan ketiga Partai Golkar meraih suara 13,98%  partai ini pun sama-sama partai nasionalis  berdasarkan azas pancasila.

Satu-satunya Partai berazaskan Islam yang  dapat menembus lima besar adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut LSI, PKS bakal meraih suara 7,76% yang secara otomatis berada di urutan keempat, karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini kerap berkompetisi secara ketat dengan PKS hanya dapat mendulang suara 5,77%. Partai PAN adalah partai yang memiliki basis masa religius Islam (Muhamadiyah) namun oleh para pendirinya didorong untuk menjadi partai nasionalis, dengan berdasarkan azas Pancasila.

Diurutan ke enam diisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara 5,22%. Partai PPP adalah partai yang berazaskan Islam. Diurutan ke tujuh ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan suara 5,17%. PKB adalah partai berbasis massa Islam dari golongan Nadhatul Ulama, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, namun berdiri berdasarkan azas Pancasila. PKB adalah partai yang dominan berbasis masa Islam yang kental, namun  berjalan sebagai partai nasionalis, dan menjungjung tinggi nilai-nilai pluralisme di tanah air.

Sementara itu urutan delapan dan sembilan dan sepuluh ditempati 3 partai nasionalis yang figurnya merupakan mantan elite orde baru, yaitu Partai Gerindra pimpinan  Prabowo Subianto, dengan perolehan suara 4,59%, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pimpinan Wiranto 3,37% dan  Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R Hartono dengan raihan suara 1,44%.

Hasil quick count lembaga survey lainnya seperti Lembaga Survey Indonesia pimpinan Syaiful Mujani dan LP3S menunjukan angka yang tidak terlalu jauh beda. Hanya menurut hitung cepat LP3S posisi kesepuluh dalam sepuluh besar ditempati Partai Kebangkitan Nadhatul Ulama (PKNU) dengan raihan suara 1,7 % bukan oleh PKPB.

Kalau melihat hasil quick count diatas, Pemilu Legislatif 2009 yang sudah berlalu memperlihatkan kepada kita bahwa kekuatan partai nasionalis masih berjaya ditanah air. Kehadiran PKS yang pada awalnya cukup membuat ketar ketir kubu kaum nasionalis karena dapat mencuri kemenangan atau meraih perolehan suara besar dalam Pemilu Legislatif 2009, ternyata tidak sesuai dengan yang dikhawatirkan.

Memang kalau menurut quick count PKS dapat naik peringkat dalam Pemilu Legislatif Tahun ini ke peringkat empat, setelah sebelumnya dalam Pemilu Tahun 2004 PKS berada di urutan keenam. Di DKI Jakarta sendiri pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 ini suara PKS nampak sudah tidak solid lagi. Suara massa PKS terbagi kepada Partai Demokrat atau mungkin partai lainnya.

Demikian juga dengan partai Islam besar lainnya seperti PPP, yang diprediksi akan memperoleh suara besar akibat dari perpecahan di tubuh PKB ternyata tidak terbukti. PPP harus puas diurutan ke enam, lagi-lagi menurut versi quick count.

Koalisi yang Berideologi?
Timbul pertanyaan, kenapa Partai berazaskan agama sulit memperoleh suara besar (signifikan) dalam pemilu? Perlu diingat dan disadari bahwa pemilih (voter) di Indonesia yang terbesar adalah pemilih yang melakukan pilihan (mencontreng) bukan karena dasar ideologi. Tapi mereka memilih lebih karena mengikuti tren atau uforia dan simpati semata. Pemilih seperti ini sangat rentan dan mudah goyah, mereka mengikuti issu dan realita yang terjadi, tanpa pernah menggenggam erat ideology dan platform. Begitu juga dengan elite dan pengurus partainya, mereka tidak pernah belajar untuk mempertahankan ideologi dan platform partai (terutama dalam hal berkoalisi), sehingga hal tersebut selamanya tidak akan pernah menjadikan pendidikan politik yang baik bagi para pengikutnya;  Demikian pula dengan partai-partai berlandaskan azas agama.

Paradigma masyarakat tentang pemisahan antara agama dengan politik, sangat mempengaruhi tidak melambungnya suara partai berazaskan agama. Masyarakat seperti ini tidak suka urusan agama yang seharusnya menyejukan harus bercampur aduk dengan urusan politik yang masih dipahami oleh masyarakat sesuatu yang “kotor”.

Seharusnya kalau kita melihat pilihan para pemilih berdasarkan ideologi, Partai berazas agama (yang berlandaskan azas Islam seperti PKS, PBB dan PPP) dan  tidak bagus berkoalisi untuk meraih kekuasaan dengan partai-partai Nasionalis seperti Partai Demokrat, Golkar, PDIP dan lainnya. Partai Islam idealnya berkoalisi dengan partai Islam lagi. Begitu juga dengan partai nasionalis sangat bagus kalau berkoalisi dengan partai nasionalis juga. Tidak peduli nasionalisnya seperti apa.Apakah nasionalis berbasis massa agama seperti PAN, PKB dan sejenisnya,sehingga dapat tercipta arah yang jelas dalam berdemokrasi, tidak oportunis seperti yang terlihat dari kebanyakan Partai Islam saat ini.

Atau seandainya partai yang berbeda azas berkoalisi, maka dalam koalisi tidak boleh tawar menawar azas, terutama mengorbankan semangat pluralisme ”nasionalis”, baik sebagai dasar negara menghendaki pluralisme ”nasionalis”, maupun dalam realita politik mayoritas pemilih secara mutlak menghendaki yang sama, maka yang harus  dilakukan adalah tawar menawar program yang terbaik bagi masyarakat banyak yang menjunjung tinggi semangat pluralisme ”nasionalisme”.

Semakin partai berpegang teguh pada program yang nyata dengan berdasarkan platform atau visi-misi serta tujuan yang jelas, maka semakin memudahkan dan mencerdaskan masyarakat pemilih. Bagaimana masyarakat pemilih mau cerdas dan tegas dalam bersikap, kalau yang diatasnya saja selalu remang-remang dan sangat condong pada nilai-nilai yang pragmatis dan kepentingan sesaat.

Bukankan sebuah koalisi dari berbagai partai apabila kalah dalam pemilihan presiden masih tetap dapat berperan untuk bangsa ini dengan menjadi oposisi? Menjadi oposisi juga adalah tugas mulia dalam berdemokrasi, yang mana dapat menghindari kekuasaan atau rezim yang absolut? Fakta membuktikan bahwa partai-partai yang berani mengambil tindakan sebagai oposisi dapat meraih simpati masyarakat, terlebih disaat pemerintahan yang berjalan tidak sesuai yang diharapkan konstitusi dan rakyat banyak, terutama dalam hal keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ideologi dan azas partai, penulis menyampaikan apresiasi  yang besar terhadap partai berbasis massa agama seperti PKB, PAN dan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang telah menggiring/mengarahkan massa religiusnya menuju sikap langkah nasionalis, berdasarkan azas pancasila, menjunjung tinggi pluralisme dan menghormati kebhinekaan. Karena dengan salah satu cara inilah Indonesia akan tetap menjadi utuh menuju kejayaan!

Manfaat Koalisi
Untuk membangun koalisi yang tangguh partai politik harus memenuhi beberapa indikator:  Pertama, Warna atau platform dan ideologi yang sama. Kedua, adanya kepentingan yang bersifat senasib dan sepenanggungan. Ketiga, dilihat dari sisi substansi sebuah koalisi hendaknya memiliki  tujuan yang sangat krusial yang diwujudkan dalam programnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, misalkan  keadilan soial (fairnest), mempersempit ketimpangan baik ekonomi maupun sosial, dan penegakkan hukum tanpa “pandang bulu”, yang berujung pada kemakmuran rakyat. Tetapi sesungguhnya yang utama dibutuhkan oleh Negara dan bangsa adalah indikator ketiga.

Seandainya semua partai yang ada berazaskan yang sama kepada  dasar negara kita, maka masyarakat akan dibuat mudah dalam memilih hanya berdasarkan program yang terbaik dan konsistensi partai dalam mengusung dan menjalankan programnya.

Sudah saatnya rakyat harus cerdas memilih peserta pemilu yang tidak memanipulasi rakyat dan partai itu sendiri! Sudah saatnya koalisi menuju kebangkitan rakyat Indonesia tegak berdiri, menuju masyarakat adil dan makmur.

Semoga kita semua tidak menjadi lupa, bahwa apapun partainya, apapun ideologinya, dan seperti apapun demokrasinya cita-cita kita tetap untuk merdeka, yaitu berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Saatnya Indonesia “ Nusantara” menjadi  pemimpin peradaban baru dunia! Dengan menjujung semangat pluralisme.

Budi Praptono, Ketua Forum Komunikasi Sosial Merah Putih Bersatu, anggota Pendiri Forum Aktivis Bandung (FAB).

(Suaramerdeka.com)