Poros Kebangkitan Rakyat Indonesia

Oleh : Budi Praptono

Menjelang pemilu tahun 2009, yang merupakan hajat besar bangsa Indonesia, sudah barang tentu perlu persiapan dari semua pihak, agar membuahkan hasil yang diharapkan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik KPU, Panwaslu, Partai Peserta Pemilu, Capres/Cawapres,Rakyat sebgai pemilih, dan pihak-pihak lain yang terlibat baik langsung, maupun tidak langsung.

Pembahasan disini hanya dibatasi pada domain peserta, baik Partai Peserta, Capres/wapres, serta rakyat sebagai pemilih, hal ini sangat penting dan mendesak, agar jangan sampai rakyat salah dalam memilih, yang pada akhirnya semangat Rezim Pemilu bahwa dari Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat, berakhir dengan kekecewaan rakyat banyak, sedangkan proses hajatan Pemilu telah menghabiskan sumber daya yang tidak sedikit, baik uang, tenaga, waktu, pikiran, dsb.

Setiap partai, termasuk Capres/Cawapres akan merumuskan strateginya, termasuk strategi komunikasi politiknya, agar mendapat jumlah suara yang sebanyak-banyaknya, bahkan berdasarkan pengalaman yang lalu, partai-partai sibuk melakukan aliansi (koalisi) dengan partai lain untuk bekerjasama dalam memenangkan agenda politiknya. Cara-cara ini juga sedang dirintis oleh semua partai politik dan Capres /Cawapres, baik dengan iklan-iklan politik, sosialiasi, pendekatan-pendekatan elit politik, bahkan ada yang menyebut dengan istilah khusus, seperti poros, ada yang tidak.

Semua usaha yang dilakukan oleh para partai peserta pemilu dan Capres/Cawapres adalah hak mutlak, selama mentaati etika dan hukum yang berlaku, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana membuat rakyat menjadi cerdas, karena sebagai penentu, selain itu juga sebagai pihak yang akan merasakan hasil dari pilihannya tersebut.

Apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat? Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah untuk dijawab, karena belum tentu rakyat secara cerdas dapat merumuskan kebutuhannya, atau seandainya tahu, belum tentu dapat mengekspresikan kebutuhannya secara pas, atau tidak tahu menentukan pilihannya yang pas pada pilihan yang ada.

Apa bukan sandang pangan dan papan, pendidikan, status sosial (termasuk pekerjaan), rasa aman, pengakuan dan kesempatan berekspresi; bahkan termasuk kebutuhan yang hakiki yakni kepasrahan kepada Tuhan. Nah, begitu rakyat menyadari kebutuhannya seperti itu, lantas siapa yang harus dipilih untuk diberi amanah agar dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut?

Meminjam suatu model proses produksi, yang terdiri dari sisi input, proses dan output, yang dirasakan oleh rakyat sesungguhnya adalah output dari proses pemilu tersebut; disini bukan berarti input, proses tidak penting, tetapi alangkah naifnya kalau input, proses dan strategi, tidak menjamin output yang dibutuhkan oleh rakyat, apalagi dari konseptualnya saja sudah terkesan diskriminatif, sehingga outputnya pun pasti diskriminatif.

Dengan demikian membuat rakyat cerdas untuk memilih pada pilihan yang tepat, merupakan masalah yang kritis! Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab membuat masyarakat menjadi cerdas? adalah kita semua.

Baiklah masalah bagaimana mencerdaskan rakyat, adalah masalah tidak ringan, sehingga perlu dibahas tersendiri.

Salahkah, peserta pemilu melakukan usaha-usaha dalam rangka mencari simpati pemilih, dengan berbagai upayanya? jelas tidak salah. Tetapi akan salah kalau tidak sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan para pemilihnya, yakni rakyat. Mau dalam bentuk membangun poros tengah, pinggir, umat, atau nasionalis, atau yang lainnya, syah-syah saja, asal dalam rangka untuk memenuhi kebuthan rakyat, membangun negara dan bangsa, tanpa memandang Sara. Tetapi jangan sampai membangun kekuatan didasari semangat mementingkan Sara, yang pada akhirnya menimbulkan masalah Sara.

Yang dapat dinikamati rakyat adalah buah atau output dari rangkaian proses, sehingga yang perlu didorong adalah Potensi-poensi Sara diberdayakan untuk kepentingan Rakyat Banyak, bukan untuk kepentingan Sara itu sendiri; sehingga menuju masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD’45; bukan malah mengerdilkannya.

Salahkah kita ini beragama tertentu, suku tertentu, dan tertentu-tertentu lainnya, jelas tidak salah! Bahkan merupakan potensi, tetapi jangan sampai malah dimaknai, bahkan dibuat menjadi masalah, maka yang terjadi selalu membuat masalah yang semakin hari semakin rumit.

Kita harus belajar, bangsa lain yang sudah bermimpi ke bulan, bahkan sungguh-sungguh ke bulan. Kita seharusnya malu kepada Negara-negara yang telah sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan rakyatnya jauh lebih Adil dan Makmur, seperti contohnya: Negara Jepang, kalau kita mau jujur, ini contoh Negara yang Islamis, Kritenis, Budais, Hinduis, dan is-is yang lainnya.

Sudah saatnya rakyat harus cerdas memilih peserta pemilu yang tidak memanipulasi SARA untuk kepentingan Sara, tetapi pilihlah peserta yang menjajikan keadilan dan kemakmuran tanpa memandang Sara, yakni Poros Kebangkitan Rakyat Indonesia Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Untuk Kepentingan Semua Sara.

Penulis, Ketua Forum Sosial Merah Putih Bersatu dan Anggota Badan Musyawarah(Pendiri) Forum Aktivis Bandung(FAB)

(Berpolitik.com)